JAKARTA (aksi.id) – Nop Deliat di Dekai Yahukimo diplot sebagai Bandara penghubung di Papua dari dan menuju tengah Kepulauan Papua.

“Kalau sekarang ini tengah Papua itu diwakili oleh Wamena, tapi posisi Wamena di ketinggian dan sudah overloaded. Bandara Dekai panjang landasan pacunya sudah 2.300 m, bisa sampai 2.500 m, dan tanahnya flat, ideal sekali. Akan datang, kita inginkan distribusi logistik itu tidak hanya dari Timika, Jayapura dan Wamena, tetapi juga dari dan ke Dekai,” papar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta, Ahad (13/10/2019)

Menhub mengungkapkan, memilih Dekai sebagai Bandara HUB (penghubung), karena menurutnya bisa dicapai dari selatan dua tempat, yakni dari Asmat dan dari Mappi melalui sungai, sehingga kapasitasnya besar, dari sana, pola distribusi logistik ke tengah Papua menjadi lebih bagus.

Untuk mengembangkan Bandara Wamena investasi yang dibutuhkan sebesar Rp1,8 triliun, yang merupakan suatu jumlah yang sangat besar sekali. Hal ini terjadi karena untuk melakukan perpanjangan landasan, ada pekerjaan mengeruk dan sebagainya.

“Tetapi kalaupun akan dikembangkan, kita akan batasi sesuai dengan kemampuan. Kita tidak akan memaksakan suatu rekayasa konstruksi yang mahal. Saat ini Bandara Dekai sudah jadi dengan runway sepanjang 2.300 m. Saya sudah ke sana dan bahkan sudah meninjau sampai ke Pelabuhan Lokon, yang nantinya sampai ke Asmat. Jadi itu ideal sekali karena jumlah tonase yang dapat diangkat itu 200 ton, lalu dibawa dengan mobil cuma 45 km dan jalannya sudah besar. Setelah itu kita dengan pesawat-pesawat kecil, sudah dekat cuma 15 menit,” urainya.

Hal signifikan lainnya yang dibahas adalah Danau Sentani. Nantinya akan dimanfaatkan sebagai akses transportasi menuju Jayapura menggunakan bus air.

“Danau Sentani akan kita gunakan sebagai alat transportasi. Kita tahu dari Jayapura menuju sentani itu jalannya cuma satu. Jadi kita akan buat bus air dari ujung ke ujung kurang lebih sampai 10 km dan di situ akan kita bangun paling tidak 2 atau 3 dermaga, dengan minimal 5 bus air dulu nanti akan kita tambah. Format ini bukan format baru,” sebutnya.

Lebih lanjut Menhub menyebut bahwa terkait pembebasan lahan di daerah Papua tidak mengalami masalah yang berarti.

“Untuk kendala pembebasan lahan makanya tadi kita mengundang dalam rapat ibu Dirjen Pengadaan Tanah. Kalau saya lihat pembebasan tanah di sana relatif tidak menjadi masalah. Masalah waktu saja dan masalah alam,” pungkas Menhub. (omy)