JAKARTA (Aksi.id) - Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar membantah pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menemukan keberadaan desa fiktif untuk menyedot anggaran pemerintah.

Menurut Halim, tidak ada desa fiktif. Sebab desa yang disebut fiktif, yaitu Desa Ulu Meraka Kecamatan Lambuya, Desa Uepai Kecamatan Uepai dan Desa Morehe Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara itu ada dan menerima kucuran dana desa.

"Harus kita samakan dulu persepsi pemahaman fiktif itu apa. Karena kalau yang dimaksud fiktif itu sesuatu yang enggak ada kemudian dikucuri dana, dan dana enggak bisa dipertanggung jawabkan, itu enggak ada," ujar Halim di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/11/2019).

Terkait hal itu, kakak kandung Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias cak Imin itu pun merasa aneh atas apa yang dimaksud Sri Mulyani soal ada desa fiktif yang disebut-sebut ingin mengeruk anggaran pemerintah.

"Karena desanya ada, penduduknya ada, pemerintahan ada, dana dikucurkan iya, pertanggung jawaban ada, pencairan juga ada, sehingga saya bingung yang namanya fiktif namanya bagaimana," sambungnya.

Halim mengklaim sudah menelusuri adanya dugaan desa fiktif yang menerima aliran dana. Dari hasil penelusurannya, dia mengaku ada laporan pertanggung jawabannya soal aliran dana ke desa yang disebut fiktif tersebut.

"Sudah kami telusuri semua sesuai dengan tupoksi-nya Kemendes sudah kita telaah, dan memang kami temukan laporannya ada tahapan satu, dua, tiga. Dana desa setahun itu dievaluasi 2 kali. Pertama 20 persen, setelah selesai laporan 40 persen. Enggak akan turun itu kalau laporan enggak selesai," kata dia.

Tak hanya itu, Halim mengklaim sudah melaporkan temuan desa fiktif kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. "Sudah kita laporkan," tandasnya.

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani mengaku menemukan ketidakberesan dalam program dana desa yang dicetuskan Presiden Jokowi. Pasalnya, dia mengaku mendapat laporan bahwa ada sejumlah desa fiktif yang mencoba untuk mendapatkan guyuran dana desa dari pemerintah pusat.

"Karena kemarin kami mendengar dengan salah satu pihak yang menyampaikan ada dana desa untuk desa yang ternyata baru saja dibuat," kata Sri Mulyani saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (4/11/2019) malam. (ds/sumber suara.com)