BADUNG (aksi.id) – Kepala Balitbanghub Kementerian Perhubungan (Balitbanghub), Sugihardjo, mengemukakan transshipment kargo akan berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

Hal itu dikemukakannya saat membuka Focus Group Discussion (FGD), tema Penyusunan Rencana Induk (Master Plan) Kargo Udara transshipment di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, yang dibesut Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Balitbanghub), Rabu (11/12/2019).

Sugihardjo menyodorkan keberhasilan Singapura dan Malaysia dalam mengelola logistik, termasuk transshipment. Singapura bukan merupakan produsen, tetapi perdagangan dunia terselenggara begitu besar di sana. Barang logistik di Singapura ternyata hanya diserap 15 persen untuk keburutan dalam negeri, sisanya 85 persen untuk ekspor.

Demikian halnya dengan Malaysia, yang sukses membangun dan membangun Port Klang, sehingga dapat menyedot arus logistik dari Singapura. Sukses Malaysia ini bermodal tiga aspek, yakni fasilitas, kemudahan perizinan dan harga kompetitif.

Sukses dua negara tetangga itu akan dapat diadopsi oleh Indonesia, yang secara geografis dan ekonomis lebih besar potensi untuk mengembangkan transshipment.
“Transit logistik itu akan berkontribusi besar terhadap perekonomian bila ada nilai tambah, misalnya dengan packaging dan labelling di lokasi transit,” ujarnya.

Mantan Sekjen Kementerian Perhubungan itu mengemukakan Bandara Ngurai Rai berpotensi mengembangkan transit logistik. Berbasis kajian Pustlibang Transportasi Udara Balitbanghub , maka menggenjot transshipment akan menghasilkan laba bersih setiap tahun Rp46 miliar untuk PT Angkasa Pura I dan Rp25 miliar untuk operator.

Potensi laba itu masih menggunakan pendekatan supply chain biasa, belum e-commerce. Bila mengkombinasikan dengan e-commerce maka laba bersih akan membengkak. “Potensi laba tersebut berdasarkan analisis keekonomian tahap awal dalam hasil survei,” tuturnya.

Dia mengutarakan dalam analisis permintaan digelar model statistik permintaan transshipment 10 tahun ke depan di Bandara Ngurai Rai, dengan survei terhadap ratusan pelaku usaha.

Survei juga menekankan pentingnya fasilitas pergudangan, termasuk di dalamnya letak gudang. Harus ada rancangan flow fisik dengan flow IT, termasuk terintegtalrasi dg IT Bea dan Cukai. “Proyeksi permintaan akan menjadi acuan untuk perancangan gudang kargo. Disamping itu, mengingat aktivitas di bandara tidak hanya terkait kargo, maka perlu disusun rencana zonasi dalam konteks yang lebih makro. Pada tahapan analisis ekonomi, pemerintah akan mempertimbangkan terjaminnya pertumbuhan profit yang diperoleh oleh seluruh stakeholder yang terlibat dalam bisnis kargo transshipment ini.” cetusnya.

Dia mengingatkan Bandara Ngurai Rai memiliki potensi besar transshipment kargo udara karena posisi strategis dan banyaknya pelaku usaha yang datang. Ada 48 rute peneebangan internasional dengan 37 operator.

“Di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, terdapat penerbangan dari Oseania ke Asia Timur dan Timur Tengah. Selain itu, waktu tempuh jika transit di Denpasar lebih cepat 20-40 menit dibandingkan jika selama ini lewat Bandara Changi, Singapura,” ujarnya.

Untuk diketahui, pada tahun 2018, Badan Litbang Perhubungan telah mengadakan diskusi terkait identifikasi awal pengembangan kargo transshipment di Bali, dan telah menghasilkan desk study menjadi rencana induk pada tahun ini.

Sugihardjo mengemukakan pada FGD transshipment tahun lalu, hub kargo udara tidak hanya melayani ekspor dan impor, tetapi juga transshipment.

Berbeda dengan impor dimana kargo dikenakan clearance untuk pengeluaran dan pemeriksaan, kargo transshipment hanya singgah di bandara, untuk kemudian diberangkatkan lagi.

Hub cargo udara diharapkan berkembang dengan skala dunia, dia menuturkan: “Sesuai dengan amanat dari Cetak Biru Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan, perlu adanya pengembangan hub kargo udara di kawasan timur Indonesia. Pengembangan hub kargo udara diharapkan berskala dunia (world-class) dan berdaya saing dengan negara lainnya.”

Rencana induk kargo udara transshipment di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai yang telah dihasilkan dalam kegiatan ini dapat digunakan oleh operator bandar udara dan dapat menjadi contoh pengembangan fasilitas kargo transshipment di bandar udara lainnya di Indonesia.

Ke depannya perlu ada regulasi terkait pelaksanaan pelayanan transshipment yang berasal dari kolaborasi antara Pemerintah Pusat (Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan dalam hal ini Bea Cukai, Kementerian Perdagangan) dan Pemerintah Daerah. (awe).