JAKARTA (Aksi.id) - Front Pembela Islam (FPI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar China di Jakarta, Jumat (27/12). Unjuk rasa digelar itu merespons dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh Pemerintah China terhadap etnis muslim Uighur di Xinjiang.

Aksi unjuk rasa itu rencananya digelar setelah Salat Jumat atau sekitar pukul 13:00 WIB. Sejumlah kelompok Islam, seperti Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama dan Persaudaraan Alumni 212, berencana bergabung dalam aksi ini.

Ketua PA 212 Slamet Maarif mengklaim aksi akan dihadiri sekitar 10 ribu massa aksi. Selain anggota ormas Islam, Slamet juga mengatakan aksi akan dihadiri oleh santri, ulama, dan habaib.

FPI juga telah membuat surat edaran kepada anggotanta di seluruh Indonesia untuk datang ke Jakarta. Mereka diminta ikut dalam aksi solidaritas untuk Uighur tersebut.

"Kepada FPI di seluruh Indonesia agar turun ke Jakarta pada hari Jumat, 27 Desember 2019, untuk mengikuti Aksi Bela Muslim Uighur bersama GNPF, PA 212, para habaib, ulama, santri, ormas Islam dan Umat Islam di Kedubes China," mengutip bunyi surat edaran DPP FPI.

Ketua Umum FPI Sobri Lubis menyebut pihaknya menggelar aksi karena menerima informasi bahwa etnis Uighur di China dilarang memiliki dan membaca Alquran. Pemerintah China, lanjutnya, juga mewajibkan etnis Uighur mengikuti kamp re-edukasi.

Berdasarkan informasi yang ia terima, Sobri menyebut pria etnis Uighur yang mendekam di kamp re-edukasi dipaksa menerima orang asing nonmuslim untuk tinggal satu atap dengan keluarga atau istrinya. Bila menolak, pria Uighur akan dituduh sebagai ekstremis radikal.

"Dan dijebloskan ke dalam kamp re-edukasi yang menurut beberapa laporan LSM HAM internasional justru tempat di mana banyak penyiksaan serta pelecehan seksual terjadi," kata Sobri.

Isu dugaan pelanggaran HAM oleh pemerintah China terhadap etnis muslim Uighur kembali muncul ke publik setelah muncul laporan media massa Amerika Serikat, The Wall Street Journal (WSJ), yang menyebut sejumlah ormas Islam Indonesia menerima bantuan dari China.

Dengan bantuan itu, menurut WSJ, ormas Islam Indonesia tak lagi keras mengkritik kasus Uighur. Terutama setelah beberapa perwakilan dari MUI, PBNU, PP Muhammadiyah, dan media massa diundang ke Xinjiang awal tahun 2019.

Duta Besar China untuk Indonesia, Xiao Qian sebelumnya menjelaskan bahwa pemberitaan mengenai tindakan represif pemerintah China terhadap muslim Uighur tidak benar. Dia bahkan mempersilakan masyarakat Indonesia untuk melihat langsung kondisi muslim Uighur, di Xinjiang, China. Xiao Qian juga menyatakan kondisi wilayah Xinjiang aman untuk dikunjungi.

Sementara Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim telah berbicara dengan Duta Besar China untuk Indonesia, Xiao Qian mengenai etnis Uighur di Xianjiang, China

Mahfud mengatakan Xiao menyebut etnis Uighur separatis karena memiliki agenda di luar kerangka negara China. (ds/sumber CNN)