JAKARTA (aksi.id) – Integrasi transportasi massal dinilai masih menjadi andalan untuk mengatasi kemacetan Jakarta.

Mewujudkan sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi se-Jabodetabek merupakan jawaban untuk menyelesaikan permasalahan transportasi di Jakarta sekaligus di Bodetabek sebagai wilayah penyangganya.

“Sejak berdiri pada tahun 2016, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang memiliki kewenangan koordinatif, telah melakukan berbagai langkah terobosan bersama pemerintah daerah se-Jabodetabek dan stakeholder lainnya untuk mengurai kemacetan,” urai Kepala BPTJ Polana B Pramesti dalam keterangan resmi, Sabtu (1/2/2020).

Namun demikian terjadi peningkatan pergerakan manusia yang luar biasa di wilayah Jabodetabek sehingga langkah-langkah terobosan yang dilakukan dinilai masih belum memadai untuk memecahkan problem kemacetan secara keseluruhan.

Pergerakan manusia di Jabodetabek pada tahun 2015 baru tercatat 47,5 juta pergerakan/hari, namun pada tahun 2018 sudah meningkat drastis menjadi lebih kurang 88 juta pergerakan/hari.

“Kondisi inilah yang bisa menjawab mengapa indeks TOM-TOM menyebut meski terjadi penurunan peringkat kemacetan kota metropolitan dunia dari 7 menjadi 10 namun dinilai belum ada perubahan signifikan menyangkut kemacetan yang terjadi di Jakarta,” ungkapnya.

Langkah-langkah terobosan yang dilakukan BPTJ bersama stakeholder terkait terus dilakukan. Misalnya dengan menghadirkan JR Connexion mulai 2017, sejak tahun 2018 diimplementasikan kebijakan ganjil genap di pintu tol Bekasi, Tangerang dan Cibubur.

Kebijakan ini dilakukan karena koridor-koridor tersebut merupakan lintas yang dilalui masyarakat komuter yang menggunakan kendaraan pribadi.

Didukung dengan penyediaan angkutan umum bus premium seperti Transjabodetabek Premium, Jabodetabek Residence Connexion (JRC) dan Jabodetabek Airport Connexion (JAC).

Diharapkan secara bertahap para pengguna kendaraan pribadi dapat beralih (shifting) menggunakan angkutan umum massal. Bus-bus ini memang ditujukan pada segmen pengguna kendaraan pribadi sehingga dilengkapi fasilitas premium dengan tarif Rp15 – 20 ribu per penumpang.

“Hingga saat ini bus premium perkotaan cukup diminati publik,” tutur dia.

Transjabodetabek Premium di Bekasi misalnya yang dirintis sejak pemberlakuan kebijakan ganjil genap di Pintu Tol memiliki load factor cukup tinggi di atas 50%. Langkah-langkah terobosan juga dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Menyusul sukses penataan transportasi di Jakarta pada Asian Games, pada Juli 2019 BPTJ merekomendasikan kepada Pemprov DKI untuk memberlakukan kembali kebijakan ganjil genap seperti pada masa Asian Games.

Pemprov DKI menanggapi positif hal tersebut meski tidak sama persis seperti rekomendasi BPTJ, Pemprov DKI memutuskan untuk memperluas pemberlakukan koridor kebijakan ganjil-genap di jalan arteri DKI dari 10 menjadi 25 ruas jalan, namun hanya berlaku pada pagi dan sore hari.

Kebijakan ini juga didukung dengan langkah peningkatan integras angkutan feeder Transjakarta melalui program Jak-lingko sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses angkutan umum massal. (omy)