JAKARTA (Aksi.id) - Ketua Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) Marsudi Suhud memastikan, Lembaga Pendidikan (LP) Ma`arif Nahdhatul Ulama tak akan mengikuti program organisasi penggerak (POP) yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun ini.

Marsudi menyatakan, keputusan tersebut sudah diambil dalam rapat PBNU beberapa hari yang lalu.

"Ya kalau program (organisasi penggerak) tahun ini, memastikan keluar untuk tidak ikut. Enggak ikut untuk tahun ini," kata Marsudi, Jumat (7/8).

Marsudi mengaku juga telah memberikan rekomendasi kepada kementerian yang kini dipimpin Nadiem Makarim sebagai upaya pembenahan program tersebut. Di antaranya, Kemendikbud harus melakukan rekrutmen ulang dalam POP.

Meski demikian, ia meyakini Kemendikbud pasti akan melakukan pembenahan rekrutmen program tersebut pada tahun depan.

"Rekomendasi saya kalau mau harus diulang kan rekrutmennya. Kalau mau diulang kan ga mungkin tahun ini, tahun depan mungkin," ujarnya.

Selain itu, Marsudi turut merespons pernyataan Katib Am PBNU, Yahya Cholil Staquf yang menyatakan bahwa NU tetap dalam program organisasi penggerak. Ia menyatakan maksud Yahya tersebut bukan untuk pelaksanaan POP pada tahun ini.

"Gus Yahya juga bilang bukan tahun ini juga kan. Itu pun kalau diprogramkan lagi tahun depan. Belum tentu juga ada program itu," kata dia.

Sebelumnya, Yahya Cholil Staquf menyatakan Lembaga Pendidikan Ma`arif NU batal mundur dari program POP Kemendikbud. Hal itu ia sampaikan usai bertemu Mendikbud, Nadiem Makarim Kamis (6/8) kemarin.

Meski demikian, Ketua Lembaga Pendidikan (LP) Ma`arif PBNU Arifin Junaidi mengaku tidak tahu pernyataan Yahya yang menyatakan PBNU batal keluar dari kebijakan POP Kemendikbud.

Arifin menegaskan pihaknya masih tetap pada keputusan awal untuk keluar dari POP hingga Kemendikbud melakukan sejumlah revisi terhadap program tersebut.

Organisasi Penggerak merupakan program pelatihan guru yang melibatkan pelbagai organisasi masyarakat (Ormas) yang gerak di bidang pendidikan. Mekanismenya, ormas tersebut nantinya membuat program pelatihan dan Kemendikbud akan menyuntikkan dana.

Meski demikian, polemik muncul usai hasil seleksi diumumkan. Kemendikbud diprotes karena meloloskan sejumlah ormas yang dinilai tidak kompeten dan tidak jelas latar belakangnya.

Sejumlah peserta yang lolos memilih mundur. Ormas pertama yang mundur POP adalah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah, diikuti LP Ma`arif NU dan PGRI. (ds/sumber CNNIndonesia.com)