JAKARTA (Aksi.id) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah bakal melibatkan anggota TNI dan Polri untuk melakukan operasi yustisi di kawasan Jabodetabek.

Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dalam rangka menekan tingkat penyebaran Covid-19.

"Terkait dengan beberapa kegaitan ataupun beberapa perkembangan yang ada, tentu dari Satgas Covid-19 dan PEN juga akan mendorong operasi yustisi di mana kepolisian dan TNI akan meningkatkan disiplin masyarakat dalam satu minggu ke depan di Jabodetabek," ujar Airlangga dalam video conference, Jumat (11/9/2020).

"Sehingga apa yang sudah diatur dalam kedisiplinan ini bisa ditaati masyarakat," ujar dia.

Selain itu, Airlangga juga meminta agar pengelolaan secara mikro di wilayah-wilayah pusat klaster persebaran Covid-19 dilakukan oleh pemerintah daerah.

Menurut dia, pemerintah daerah perlu untuk meningkatkan kegiatan sepertu kampanye menjaga jarak serta menghindari kerumunan. Ditambah lagi, dalam waktu dekat akan dilakukan Pilkada seretak di mana banyak calon kepala daerah akan melakukan kampanye.

"Ini perlu diperhatikan lebih kuat dan beberapa pemerintah, kepala daerah diminta untuk mendorong dan sosialisasikan beserta calon-calon kepala daerah, apa yang sudah diputuskan dalam PKPU untuk terus menjaga protokol Covid-19," ujar Airlangga.

Sebelumnya, Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir mengatakan, operasi yustisi akan dijalankan pekan depan, atau mulai 14 September 2020. Hal ini dilakukan untuk menekan penyebaran Covid-19.

" Operasi yustisi dijalankan pekan depan. Kita harus sama-sama menyukseskan kedisiplinan ini," ujar Erick saat menyampaikan orasi ilmiahnya dalam Dies Natalis Universitas Padjadjaran (Unpad) secara virtual, Jumat (11/9/2020).

Untuk membantu operasi yustisi, berbagai institusi dilibatkan. Mulai dari TNI, Polri, Satpol PP, pemerintah daerah, hingga dukungan dari KPU dan Bawaslu untuk menggelar operasi yustisi. Hal tersebut dinilai penting, karena beberapa daerah akan menggelar rangkaian Pilkada tahun ini..

"Operasi yustisi menekankan pada situasi Pilkada. Jangan bicara sukses Pilkada, tapi gagal penanganan Covid-19. Karena bisa jadi gelombang ketiga sangat membahayakan," kata Erick. (ny/Sumber: Kompas.com)