PALEMBANG (aksi.id) – Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi normalisasi angkutan barang dengan muatan dan dimensi berlebih atau Over Dimension Over Loading (ODOL) di Terminal Tipe A Alang-Alang Lebar Palembang, Sabtu (12/9/2020).

Sebanyak dua unit kendaraan yang terdiri dari Dump Truck Tronton konfigurasi sumbu 1.22 dan Truck Fuso Bak terbuka konfigurasi sumbu 1.2 akan dipotong dan disesuaikan dengan ukuran normalnya.

Kalau truknya tidak sesuai regulasi kata dia, maka tidak usah diloloskan uji KIR-nya. Ke depan jangan tak hanya ditilang saja, tapi harus dilakukan penyidikan juga. Dalam waktu dekat mobil truk di Jawa dan Sumatera tidak akan diperbolehkan menyeberang di Merak-Bakauheni kalau ODOL karena membahayakan di kapal.

Adapun kedua truk yang dinormalisasi, diserahkan secara sukarela oleh pemilik usaha atas dasar kesadaran penuh untuk menaati aturan yang berlaku.

Kedua truk yang dinormalisasi tersebut yakni:

1. Nama pemilik: PT ARTHA JAYA TRANS, BG 8618 IE. Merek Mitsubishi, Type FM 517 H, Tahun Pembuatan 2002, Mobil Barang jenis Truk bak terbuka dengan Pelanggaran ODOL: mengubah Jarak sumbu (Whellbase) sesuai spesifikasinya 4.280 mm diubah menjadi 5.600 mm, selanjutnya Tinggi Bak Muatan sesuai spesikasinya 850 mm diubah menjadi 2.000 mm, dan Lebar Total kendaraan sesuai spesifikasinya 2.500 mm diubah menjadi 2.612 mm.

2. Nama Pemilik: PT ENERGI FIKO MANDIRI, B 9278 SPA, Merek Hino, Type FM8JMKD-MGJ (FM260JD), Tahun Pembuatan : 2008, mobil barang jenis Dump Truck dengan pelanggaran ODOL Tinggi Bak muatan sesuai dengan spesifikasinya 1.000 mm diubah menjadi 1.700 mm.

Melalui kegiatan ini, pihaknya menegaskan kembali bahwa Kemenhub telah melakukan Deklarasi terhadap kendaraan ODOL dengan bekerjasama dengan stakeholder baik pemerintah maupun swasta.

“Selain itu dengan adanya normalisasi truk ini ke depannya akan menguntungkan banyak pihak dan lebih mengutamakan keselamatan berkendara maupun pengguna jalan lainnya, juga akan memicu pertumbuhan truk yang lebih dinamis dan mengurangi kemacetan karena tidak ada truk yang over dimensi,” ungkap Dirjen Budi.

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Muhammad Fahmi dalam kesempatan yang sama menyatakan, normalisasi angkutan ODOL ini sudah dimulai dan akan didorong terus menerus sehingga ke depannya truk ODOL dapat diminimalisir.

“Tentunya dengan dukungan dari stakeholder terutama kepolisian yang kami mohon untuk dapat membantu kami melancarkan kegiatan normalisasi truk ODOL. Kegiatan ini rangkaian dari kegiatan serupa di beberapa BPTD terutama di Sumatera. Kita berharap beberapa kejadian kecelakaan akibat truk ODOL dapat kita minimalisir. Di depan kita sudah ada dua truk yang akan dinormalisasi, oleh karena itu kami berharap dukungan dari asosisi untuk mensukseskan kegiatan normalisasi truk ODOL,“ kata Fahmi.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Angkutan Jalan, Ahmad Yani, Kepala BPTD Wilayah V Provinsi Jambi, Kapolda Sumatera Selatan, Komandan Resor Militer 044 Garuda Dempo, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel, Kadishub Provinsi Sumsel, Komandan Distrik Militer 0418 Palembang, Ditlantas Polda Sumsel, Kadishub Kota Palembang, Kadishub Kab. Banyuasin, Kadishub Kab Musi Banyuasin, Ketua Organda Provinsi Sumsel, Kepala Pimpinan Jasa Raharja Kota Palembang, Ketua DPD IPKBI Prov. Sumsel, Masyarakat Transportasi Indonesia Prov. Sumsel, Ketua DPD APTRINDO Prov. Sumsel, serta beberapa perwakilan dari sejumlah karoseri.

Normalisasi ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. (omy)