JAKARTA (Aksi.id) - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengungkapkan kekesalannya soal BUMN Perum Peruri. Pasalnya, perusahaan percetakan uang ini diduga meminta dana Rp500 miliar untuk proses paperless di Pertamina.

"Saya lagi paksakan tandatangan digital. Tapi Peruri masa minta Rp500 miliar untuk proses paperless di Pertamina. Itu BUMN juga. Itu sama aja udah dapat Pertamina enggak mau kerja lagi. Tidur 10 tahun? Mau jadi ular sanca, ular piton?," ujar Ahok dalam video di akun YouTube POIN yang diunggah pada Senin (14/9).

Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengungkap masalah kedua BUMN tersebut adalah perkara business to business (B2B), sehingga keduanya bisa koordinasi soal masalah harga.

"Ya itu mereka koordinasi saja masalah harga, kalau dilihat harganya memang harga yang tidak layak ya ditawar, kalau layak ya dibeli, ya itu urusan b to b," papar Arya.

Selain masalah Perum Peruri, Ahok pun mengungkap masalah mengungkapkan kekesalannya soal pengelolaan utang di Pertamina. Salah satunya karena Pertamina terlalu mudah menarik utang, padahal sudah memiliki beban utang yang tinggi.

Selain utang, Ahok juga membuka kekurangan perusahaan terkait pengelolaan sumber daya minyak. Menurut catatannya, setidaknya ada 12 titik minyak yang bisa dieksplorasi untuk produksi minyak di dalam negeri.

Namun, BUMN itu justru lebih memilih untuk terus memenuhi kebutuhan minyak di dalam negeri melalui keran-keran impor. Hal ini pun sempat mengundang kecurigaannya bahwa ada praktik kotor yang dilakukan diam-diam.

 "Ngapain di luar negeri. Jangan-jangan ada komisi beli-beli minyak," ungkapnya.

Wartawan berusaha meminta tanggapan Direktur Utama Peruri Dwina Septiani Wijaya terkait tudingan yang diungkapkan Ahok melalui telepon dan pesan singkat. Namun, Dwina belum memberikan respons. (ds/sumber CNNIndonesia.com)