JAKARTA (Aksi.id) - Benny Wenda, Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menganggap tudingan yang dialamatkan Pemerintah Indonesia kepada dirinya sebagai provokator di belakang kerusuhan di Papua sebagai hal yang biasa.

Dia mengaku sudah tahu pemerintah akan menuduh dirinya seperti itu. "Itu sudah biasa. Pasti Pemerintah Indonesia akan menuduh saya atas setiap kejadian yang berkaitan dengan aspirasi rakyat Papua yang ingin merdeka," ujar Benny Wenda sebagaimana dilansir Jubi, Selasa (3/9/2019).

Benny Wenda mengatakan, sebaiknya Pemerintah Indonesia fokus pada upaya penanganan persoalan Papua daripada melempar tuduhan yang tidak bisa dibuktikan secara transparan dan akuntabel.

Dia juga menyinggung tindakan Pemerintah Indonesia usai aksi demonstrasi selama dua pekan terakhir dengan menangkapi aktivis-aktivis pro demokrasi, melarang aksi demonstrasi dan menyebarkan informasi yang tidak benar, informasi palsu dan hoaks sebagai ketidakmampuan pemerintah Indonesia mengatasi persoalan Papua.

Dia menyebut, salah satu contohnya adalah insiden Deiyai yang jelas menewaskan delapan orang. Namun Kepolisian Indonesia justru mengatakan dua orang saja.

"Bahkan mereka (polisi) katakan kena panah pendemo. Padahal terbukti sekarang mereka kena peluru tajam. Siapa yang punya senjata saat itu? Ada rekaman video yang menunjukkan polisi menembakan senjata ke arah masyarakat," kata Wenda.

Benny Wenda menambahkan, kekerasan polisi, militer dan milisi terhadap rakyat Papua seperti ini semakin mendorongnya dan orang rakyat Papua lainnya untuk menuntut kemerdekaan.

Apa yang terjadi dalam dua pekan terakhir di Papua kata Wenda telah menarik perhatian masyarakat internasional karena media internasional sangat masif menulis setiap peristiwa yang terjadi di Papua dalam dua pekan terkahir.

“Persoalan Papua ini bukan lagi persoalan domestik Indonesia tapi persoalan komunitas internasional,” lanjut Wenda.

Sehari sebelumnya, Menteri Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyebut kerusuhan di Papua tak lepas dari aksi provokasi yang dilakukan Benny Wenda. Wenda juga disebut aktif menyebar hoaks alias informasi palsu soal Papua ke luar negeri.

“Benny Wenda sejak dulu aktivitasnya sangat tinggi, memberikan informasi palsu. Mereka provokasi. Seakan kita menelantarkan di sana, seakan melakukan pelanggaran HAM tiap hari,” kata Wiranto dalam keterangan kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, di Jakarta, Senin (2/9/2019).

Berkaitan dengan kondisi di Tanah Papua, Sekretariat Forum Kepulauan Pasifik (PIF) menyampaikan keprihatinan masyarakat Pasifik atas apa yang terjadi di Tanah Papua.

Dame Meg Taylor, Sekjen PIF mengatakan peristiwa ini mengingatkan semua pihak bahwa kunjungan komisioner tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke Papua menjadi sangat penting.

“Saya ingatkan kembali kepada para pihak bahwa keputusan para pemimpin dalam KTT PIF di Tuvalu bulan lalu adalah para pihak segera menetapkan waktu kunjungan Komisioner HAM PBB secepatnya,” kata Dame Meg Taylor. (ds/sumber suara.com)