JAKARTA (Aksi.id) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan pemerintah tak akan melakukan tawar menawar apapun berkaitan dengan posisi Papua dan Papua Barat di Indonesia. Mahfud menyatakan, Papua dan Papua Barat adalah bagian dari NKRI.

Hal ini terkait keberadaan pihak-pihak yang disebut Mahfud sengaja bekerja sama dengan negara lain untuk menyebarkan isu terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua.

"Sudah final, tidak ada jalan lagi, tidak ada jalan lagi, tidak ada negosiasi apapun untuk kemerdekaan untuk memisahkan diri," ucap Mahfud dalam konferensi pers virtual, Kamis (1/10).

Menurutnya, kejadian serupa kerap terjadi mendekati akhir tahun dengan pola yang hampir sama.

Isu ini biasanya muncul jelang penyelenggaraan sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dilaksanakan beberapa waktu lalu.

"Sekarang terjadi lagi karena memang di sana ada sekelompok orang yang ingin memisahkan diri, memisahkan Papua. Bekerja sama dengan provokator warga negara lain maupun gerakan sendiri ke dalam dan itu kami hadapi karena semua itu melanggar hukum," kata Mahfud.

Sebelumnya, sejumlah aktivis HAM kerap menyinggung soal dugaan pelanggaran HAM oleh aparat di Papua.

Benny Wenda, merupakan salah satu tokoh yang sejak lama memperjuangkan kemerdekaan papua dari Indonesia. Ia tinggal di luar negeri dan aktif menggalang dukungan internasional.

Veronica Koman yang juga aktif mengadvokasi isu-isu di Papua, belakangan merilis laporan dugaan pelanggaran HAM di Papua Barat.

Dalam laporan yang diterbitkan TAPOL itu, mengungkap secara detail soal rasisme, impunitas, pemadaman internet, pasal makar, hingga penggunaan kekuatan berlebihan terhadap demonstran. (ds/sumber CNNIndonesia.com)