Jakarta (aksi.id)  - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan penggunaan kompor listrik/induksi dapat memberikan penghematan untuk negara dan rumah tangga sekaligus. Bahkan Erick menyebut penghematan bisa mencapai Rp 60 triliun bagi negara.

Hal ini karena penggunaan energi listrik lebih murah ketimbang dengan penggunaan gas yang saat ini masih dipenuhi dari impor.

Dia mengatakan hal ini juga merupakan bagian dari upaya mencapai ketahanan energi nasional dan dilakukan dengan dukungan masyarakat.

"Saya optimis ini akan berjalan baik ketika semua BUMN Karya dan kebijakan di Kementerian PUPR untuk memastikan pembangunan rumah dan apartemen dilengkapi fasilitas listrik dan kompornya. Ini percepatan penekanan impor dalam 5 tahun ke depan, kalau kita bisa rubah minyak tanah ke LPG kenapa ga rubah LPG ke listrik saja," kata Erick dalam konferensi pers virtual, Rabu (31/3/2021).

Dia mengatakan, untuk negara, penggunaan kompor listrik ini akan memberikan penghematan biaya impor yang per tahun-tahunnya rata-rata memakan dana hingga Rp 60 triliun.

Sedangkan untuk rumah tangga, setelah dilakukan uji coba, penggunaan listrik untuk memasak akan menghemat biaya pengeluaran LPG dari sebelumnya Rp 147 ribu menjadi Rp 118 ribu.

"Ini kita harap ada penghematan luar biasa yang hampir Rp 60 triliun bisa dialihkan ke kesejahteraan rakyat. Tapi butuh dukungan masyarakat toh hemat 20% dari Rp 147 ribu jadi Rp 118 ribu," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, PT PLN (Persero) melakukan penandatangan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan sembilan perusahaan karya BUMN untuk penggunaan kompor listrik/induksi di satu juta rumah yang dibangun oleh perusahaan tersebut.

Hal ini merupakan bagian dari upaya memaksimalkan penggunaan listrik guna mencapai ketahanan energi nasional.

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan upaya ini merupakan upaya perusahaan untuk memaksimalkan cadangan listrik. Sehingga cadangan yang ada bisa dialihkan penggunaannya dan masyarakat bisa beralih ke kompor listrik.

"Kesepakatan dengan sembilan perusahaan jasa konstruksi ini dilakukan untuk mewujudkan kemandirian energi nasional dan mewujudkan energi bersih," kata Zulkifli.

Adapun sembilan BUMN Karya yang ikut dalam MoU ini adalah PT Adhi Karya Tbk (ADHI), PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT PP Tbk (PTPP), PT Waskita Karya Tbk (WSKT) dan PT Hutama Karya (Persero).

Lalu ada PT Nindya Karya (Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero) dan Perum Perumnas.

(lia/sumber:cnbcindonesia.com)