JAKARTA (Aksi.id) - Kementerian Kelautan dan Perikanan siap memperkuat sinergi dengan multipihak untuk mendukung pencapaian target percepatan rehabilitasi mangrove seluas 600 ribu hektare pada 2024, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020.

Terbaru KKP bersama Kemenko Maritim dan Investasi, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup menyepakati kerjasama dengan korporasi dan asosiasi yang terdiri dari PT Pelindo, PT Bukit Asam, PT Trimegah Bangun Persada, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia, Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia, serta Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, untuk meningkatkan luasan, kualitas rehabilitasi mangrove dengan skema pemberdayaan masyarakat.

"Mangrove ini luar biasa sekali pengaruhnya untuk ekosistem laut, dan menjadi penahan laju abrasi juga. Di samping itu mangrove ini erat kaitannya dengan ekonomi masyarakat dan bisa menjadi ladang edukasi. Dengan aksi kolaborasi saya optimis target rehabilitasi mangrove bisa dicapai," ungkap Sekretaris Jenderal KKP, Antam Novambar sebagai perwakilan KKP yang melakukan penandatangan kerja sama tersebut melalui siaran resmi, Jumat (18/11/2022).

Ini kali kedua KKP terlibat dalam kerja sama setelah tahun lalu juga berjibaku dalam program kolaborasi rehabilitasi mangrove tersebut. Antam mengaku pihaknya siap seoptimal mungkin melaksanakan program yang sudah disepakati, di antaranya dengan memperkuat kelembagaan kelompok masyarakat penggiat konservasi.

Kemudian rutin menggelar pelatihan dan pengembangan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat, sampai melakukan sediment trap untuk lokasi penanaman mangrove.

Antam menambahkan, kerja sama ini sejalan dengan program ekonomi biru gagasan KKP, khususnya tentang perluasan kawasan konservasi dan pengelolaan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

"Harapannya dengan aksi iklim ini, banyak manfaat yang didapat masyarakat pesisir dari segi sosial maupun ekonomi," pungkasnya.

Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Victor G Manoppo menjelaskan, realisasai rehabilitasi mangrove oleh KKP sepanjang tahun lalu lebih dari 1.300 hektare yang tersebar di 36 kabupaten/kota dari target 400 hektare.

Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia di antaranya perubahan iklim, alih fungsi lahan, pemanfaatan pohon mangrove, hingga regulasi.

"Dengan gotong royong, bersama-sama, kita optimis target rehabilitasi mangrove bisa tercapai pada tahun 2024," ungkapnya.

Sementara itu Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves Nani Hendiarti mengatakan Indonesia memiliki potensi yang besar terkait carbon credit khususnya pada area pesisir. Rehabilitasi mangrove akan semakin memperkuat potensi tersebut.

“Mangrove Indonesia seluas 3,36 juta hektare atau sama dengan 20% mangrove dunia, dimana mangrove merupakan bagian dari ekosistem blue carbon,” ungkapnya.

Sebagai informasi, cakupan kerja sama di antaranya menyepakati aksi rehabilitasi dan pemeliharaan mangrove, melakukan pemberdayaan masyarakat pesisir, merehabilitasi daerah aliran sungai, melakukan edukasi dan juga membina berbagai usaha kecil.

Upaya mewujudukan lingkungan laut yang sehat memang terus digalakkan oleh KKP di era kepemimpinan Menteri Trenggono. KKP telah membuat 5 program prioritas sebagai manifestasi ekonomi biru yaitu perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan perikanan budidaya budidaya ramah lingkungan di laut, pesisir, dan wilayah darat, penataan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menghindari kerusakan akibat aktivitas ekonomi, serta penanganan sampah plastik di laut melalui program Bulan Cinta Laut.(fhm)