press enter to search

Sabtu, 25/05/2024 18:10 WIB

Menko PMK Dorong Masyarakat Maluku Konsumsi Ikan Atasi Stunting

Redaksi | Kamis, 09/03/2023 11:30 WIB
Menko PMK Dorong Masyarakat Maluku Konsumsi Ikan Atasi Stunting Rapat Percepatan Penurunan Stunting dan kemiskinan ekstrem di Maluku yang digelar Kemenko PMK secara hibrida di Ambon, Kamis (9/3/2023). (FOTO ANTARA/Antara/DedyAzis) Ironis kalau

Ambon (Aksi.id) - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, mendorong masyarakat di Provinsi Maluku untuk meningkatkan konsumsi ikan segar utamanya bagi anak-anak sebagai upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting.

“Ironis kalau Ambon masih ada stunting karena ikannya banyak. Karena konsumsi ikan menjadi faktor pendukung utama untuk mengentaskan stunting. Untuk penurunan stunting yang dibutuhkan itu asupannya terutama protein hewani. Ikan laut dalam kan segar-segar," katanya dalam taklimat media di Ambon, Kamis (9/3/2023), saat rapat percepatan penurunan stunting.

Ia mengatakan di Provinsi Maluku terdapat enam kabupaten di atas rata-rata prevalensi balita stunting Maluku. Sebanyak lima kabupaten atau kota lainnya berada di bawah angka rata-rata provinsi.

Adapun tiga kabupaten persentasenya dalam kegiatan ini yakni Kabupaten Buru Selatan yang merupakan wilayah dengan prevalensi balita stunting tertinggi di Maluku pada SSGI 2022, yaitu mencapai 41,6 persen. Angka tersebut naik 2,5 poin dari 2021 yang sebesar 39,1 persen

Kemudian Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang menempati peringkat kedua wilayah yang prevalensi stunting tertinggi yaitu sebesar 31,5 persen dan Kabupaten Kepulauan Aru yang menempati posisi ketiga prevalensi stunting tertinggi sebesar 28,1 persen di Provinsi Maluku.

Selain itu, Menko PMK juga meminta pemerintah kabupaten (Pemkab) dan pemerintah kota (Pemkot) di Maluku untuk mengaktifkan kembali posyandu.

“Kabupaten Seram ada posyandu sudah tidak aktif, mohon diaktifkan kembali dan usulkan mendapatkan antroprometri dari Kementerian Kesehatan. Untuk biaya pelatihan apakah bisa dari anggaran Kemenkes, atau diambil dari operasional BKKBN atau saya mohon gubernur membiayai pelatihan kader penggerak PKK, kader bidan, pendamping keluarga di setiap desa supaya bisa menggunakan alat ukur antroprometri,” kata Muhadjir Effendy .

Sementara itu Sekda Maluku Sadali Ie, mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Menko PMK bersama tim, yang telah memerhatikan Provinsi Maluku, serta turut menjabarkan kondisi terkait kegiatan percepatan penurunan stunting dan penanganan kemiskinan di daerah ini.

“Secara geografis Maluku merupakan Provinsi Kepulauan yang terdiri atas 1.340 pulau, dengan luas wilayah 721.498 km2 yang didominasi laut 92,4 persen yakni 658.313 km2, dan luas daratan hanya 7,6 persen atau 54.185 km2,” katanya.

"Dengan jumlah penduduk 1,8 juta jiwa tersebar pada 9 kabupaten dan 2 kota, di mana berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting menunjukan penurunan yang cukup signifikan yaitu tahun 2018 stunting di Maluku mencapai 34,1 persen, tahun 2021 turun menjadi 28,7 persen dan di tahun 2022 turun menjadi 26,1 persen", ujar Sadali Ie. (Sof/Sumber:Antaranews.com)