JAKARTA (Aksi.id) – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan terus melakukan modernisasi pelayanan di pelabuhan-pelabuhan yang tersebar di seluruh Indonesia melalui peningkatan teknologi informasi atau yang dikenal dengan digitalisasi pelabuhan. Hal tersebut sebagai wujud dukungan pemerintah untuk terciptanya sistem logistik nasional yang efektif dan efisien.

Demikian sambutan Direktur Jenderal Perhuhungan Laut R Agus H Purnomo yang disampaikan oleh Kepala Sub Direktorat  Sistem Informasi dan Sarana Prasarana Angkutan Laut Ditjen Hubla Sukirno Dwisusilo saat membuka Diskusi Media “Peluang & Tantangan Digitalisasi Lohlgistik” yang diselenggarakan oleh Forum Wartawan Maritim (Forwami) di Jakarta, Selasa (5/3/2019).

“Peningkatan teknologi informasi juga menjadi salah satu arah kebijakan Ditjen Perhubungan Laut tahun 2020 sehingga perlu dilakukan modernisasi pelabuhan berbasis teknologi informasi dalam mendukung logistik nasional, atau yang sering kita sebut sebagai Digitalisasi Pelabuhan,” kata  Dirjen Agus.

Dirjen Agus menuampaikan, berdasarkan Logistics Performance Index (LPI) tahun 2018, Indonesia menempati peringkat 46 dengan skor 3,15. Posisi ini naik dari peringkat sebelumnya pada tahun 2017 yaitu posisi ke 63 dengan skor 2,98.

“Atas pencapaian ini Pemerintah memberikan apresiasi kepada seluruh pihak dan stakeholder terkait yang telah bekerja keras meningkatkan daya saing Indonesia di mata dunia,” ujarnya.

Sebagai regulator, lanjutnya, pemerintah terus bekerja keras untuk mewujudkan sistem logistik yang efektif, transparan dan efisien melalui berbagai upaya, di antaranya penataan birokrasi, peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM di pelabuhan serta pemanfaatan Teknologi Informasi yang terintegrasi.

“Salah satu bentuk nyata dari digitalisasi pelabuhan ialah melalui penerapan sistem Inaportnet versi 2.0 dan Delivery Order Online yang diharapkan dapat menurunkan biaya logistik di pelabuhan, meningkatkan kelancaran arus barang di pelabuhan, meningkatkan transparansi pelayanan, mempercepat waktu pelayanan sehingga pelayanan menjadi lebih murah dan mudah,” tuturnya.

Dirjen Agus menjelaskan, saat ini Kemenhub telah mengembangkan sistem inaportnet di 16 pelabuhan yang menjadi salah satu program Quick Win Kemenhub Tahun 2018. Ke depan sistem inaportnet juga akan diterapkan secara bertahap di pelabuhan-pelabuhan lain.

“Misalnya pada tahun 2019 ini, kami tengah mempersiapkan penerapan inaportnet pada 16 pelabuhan lain, yang terdiri dari 2 pelabuhan kelas I, 11 pelabuhan Kelas II, 2 pelabuhan Kelas III dan 1 pelabuhan Kelas IV. Pengembangan tersebut, akan terus kami lakukan hingga seluruh pelabuhan dapat menerapkan inaportnet,” jelasnya.

Selain itu, diperlukan juga sinergi pertukaran Informasi dengan Kementerian atau Lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan logistik para pelaku usaha maupun penyedia jasa bisa berkolaborasi dalam mewujudkan digitalisasi logistik.

Oleh karena itu, Kemenhub terus berupaya untuk mengintegrasikan semua sistem berbasis IT yang dimiliki oleh masing-masing sektor ke dalam satu aplikasi yang terintegrasi dengan semua sistem tersebut.

“Dengan demikian, digitalisasi bisa mendorong percepatan layanan yang akan berdampak pada peningkatan produktivitas di pelabuhan, bongkar muat kapal, maupun transparansi bagi para pemilik barang,” tutup Dirjen Agus.

Diskusi itu sendiri menampilkan berapa nara sumber yaitu Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Jakarta Capt. Hermanta, Ketua Umum INSA Charmelita Hartoto, Ketua Umum ISAA Yuswandi, Ketua Umum Aptrindo Gemilang Tarigan, Ketua Umum ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi, dan perwakilan dari PT Pelindo II (IPC).(aliy/adinda) 

Foto: Humas Ditjen Hubla/Presti