press enter to search

Selasa, 01/12/2020 12:55 WIB

Prancis Tarik Dubes dari Turki setelah Erdogan Sebut Macron Perlu `Pemeriksaan Mental` Karena Bela Sekulerisme dan Menentang Islam Radikal

Redaksi | Minggu, 25/10/2020 19:28 WIB
Prancis Tarik Dubes dari Turki setelah Erdogan Sebut Macron Perlu `Pemeriksaan Mental` Karena Bela Sekulerisme dan Menentang Islam Radikal Presiden Turki Erdogan.

PARIS (Aksi.id) - Prancis memanggil duta besarnya di Turki untuk konsultasi setelah Presiden Recep Tayyip Erdogan menghina timpalannya dari Prancis, Presiden Emmanuel Macron.

Erdogan mengatakan, Macron membutuhkan pemeriksaan kesehatan mental karena berjanji mempertahankan nilai-nilai sekuler dan melawan Islam radikal.

Pernyataan tegas Macron itu diutarakan setelah seorang guru Prancis dibunuh karena mempertunjukkan kartun Nabi Muhammad di kelas. Prancis "tidak akan melepaskan kartun kami", katanya awal pekan ini.

Tetapi sekularisme negara - atau laïcité - adalah identitas nasional Prancis. Membatasi kebebasan berekspresi untuk melindungi perasaan satu komunitas tertentu, kata negara, merusak persatuan negara.

Menanggapi kampanye Macron untuk mempertahankan nilai sekulerisme - yang telah dimulai sejak sebelum guru itu terbunuh, Erdogan mengatakan: "Apa masalah individu bernama Macron dengan Islam dan dengan Muslim?"

Dia menambahkan: "Macron membutuhkan perawatan mental.

"Apa lagi yang bisa dikatakan kepada seorang kepala negara yang tidak memahami kebebasan berkeyakinan dan yang berperilaku seperti ini kepada jutaan orang yang tinggal di negaranya yang merupakan umat dari agama yang berbeda?"

Setelah pernyataan itu, seorang pejabat kepresidenan Prancis mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa duta besar Prancis untuk Turki dipanggil untuk konsultasi, dan akan bertemu dengan Macron.

"Komentar Presiden Erdogan tidak dapat diterima. [Komentar] berlebihan dan kasar bukanlah sebuah metode. Kami menuntut agar Erdogan mengubah arah kebijakannya karena berbahaya dalam segala hal," kata pejabat tersebut.

Erodgan adalah seorang Muslim taat yang berusaha untuk memasukkan Islam ke dalam politik arus utama Turki sejak Partai AK yang berakar pada Islam berkuasa pada tahun 2002.

Perselisihan diplomatik ini adalah masalah terbaru yang merenggangkan hubungan antara Prancis dan Turki, yang merupakan sekutu di bawah NATO.

Meski sama-sama berada dalam NATO, keduanya tidak setuju pada berbagai masalah geo-politik, termasuk perang saudara di Suriah dan Libya, serta konflik antara Armenia dan Azerbaijan atas sengketa Nagorno- Karabakh.

Tujuh orang, termasuk dua siswa, telah didakwa atas pemenggalan kepala Samuel Paty, guru di Prancis, pada 16 Oktober di dekat Paris.

Pembunuhnya, Abdullakh Anzorov yang berusia 18 tahun, ditembak mati oleh polisi tak lama setelah serangan itu, yang terjadi di dekat sekolah tempat Paty mengajar.

Awal bulan ini, Macron menggambarkan Islam sebagai agama "dalam krisis", dan mengumumkan rencana pembuatan undang-undang yang lebih ketat untuk menangani apa yang disebutnya "separatisme Islam" di Prancis.

Ia mengatakan minoritas dari sekitar enam juta Muslim Perancis berada dalam bahaya membentuk "masyarakat tandingan".

Beberapa komunitas Muslim terbesar di Eropa Barat menuduh Macron berusaha menekan agama mereka dan mengatakan kampanyenya berisiko melegitimasi Islamofobia. (ds/sumber BBC News Indonesia)