press enter to search

Selasa, 01/12/2020 13:19 WIB

Utusan AS untuk Isu Perempuan: PBB Kurang Perhatikan Wilyah Muslim Xinjiang China

Redaksi | Jum'at, 30/10/2020 10:57 WIB
Utusan AS untuk Isu Perempuan: PBB Kurang Perhatikan Wilyah Muslim Xinjiang China Suasana tempat pelatihan kerja di pabrik pakaian di Hotan, Xinjiang, barat laut China.

SWISS (Aksi.id) - PBB tidak berbuat cukup untuk menyelidiki pelanggaran yang dilaporkan di wilayah Xinjiang, China, terhadap kelompok minoritas Muslim, kata utusan Amerika Serikat untuk masalah perempuan, Kamis (29/10).

Mengutip laporan-laporan tentang pemandulan paksa, kunjungan rumah, dan kekerasan seksual di pusat penahanan, Duta Besar Keliling untuk Masalah Perempuan, Kelley Currie, mengatakan praktik-praktik semacam itu menunjukkan “pola penargetan perempuan yang meluas.``

“Bagi saya, yang pernah bekerja di PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, kurangnya keingintahuan dan keprihatinan PBB atas tuduhan-tuduhan yang benar-benar serius mengenai pelanggaran HAM yang sangat luas, sungguh mengkhawatirkan,`` kata Currie, yang juga menjabat sebagai perwakilan AS di Komisi Status Perempuan PBB.

“PBB tidak membicarakan situasi di Xinjiang, dan tidak menuntut akses untuk menyelidiki tuduhan-tuduhan yang sangat serius dan kredibel ini, `` kata Currie kepada wartawan melalui pembicaraan telepon dengan media.

Associated Press sebelumnya melaporkan bahwa China telah menggelar program kejam untuk memangkas tingkat kelahiran Muslim Uighur dengan pemandulan paksa dan praktik wajib keluarga berencana.

Pemerintahan Trump menarik mundur AS dari keanggotan Dewan HAM PBB pada 2018, dengan alasan PBB bersikap bias terhadap Israel dan rekam jejak HAM negara-negara anggota. China bahkan terpilih kembali menjadi anggota dewan itu pada awal Oktober, sebuah langkah yang dikecam oleh negara-negara demokrasi besar dan kelompok-kelompok HAM.

Mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran sedang berlangsung, Amerika dalam beberapa bulan terakhir mengeluarkan serangkaian sanksi terhadap para pelaku di Xinjiang, termasuk sejumlah pejabat senior dan Korps Produksi dan Konstruksi Xinjiang yang bertindak sebagai pihak berwenang di kawasan yang kaya sumber daya alam itu.

Selasa lalu, sekelompok senator AS memperkenalkan resolusi yang menganggap apa yang terjadi di Xinjiang sebagai genosida.

China telah menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran HAM di Xinjiang, dan menyebut laporan-laporan yang bertentangan dengan pernyataan pemerintah sebagai kebohongan.

Para pengecam mengatakan, China telah menahan lebih dari 1 juta orang Uighur, Khazak dan anggota kelompok-kelompok Muslim lainnya di tempat-tempat seperti penjara yang sering disebut sebagai pusat-pusat indoktrinasi politik di Xinjiang.

Pada awalnya, China menyangkal keberadaan pusat-pusat itu, tetapi sekarang mengatakan bahwa fasilitas-fasilitas itu dibangun untuk mengajarkan keterampilan kerja dan program deradikalisasi teroris dan ekstremis keagamaan. (ds/sumber VOA Indonesia)