press enter to search

Sabtu, 10/04/2021 19:01 WIB

Desakan agar Moeldoko Mundur dari Istana Semakin Kuat, Dianggap Bawa Pengaruh Buruk bagi Presiden

Redaksi | Senin, 08/03/2021 20:11 WIB
Desakan agar Moeldoko Mundur dari Istana Semakin Kuat, Dianggap Bawa Pengaruh Buruk bagi Presiden

Hal itu lantaran keberadaan Moeldoko yang menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) ini, berpotensi membawa pengaruh buruk bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Terlebih, atas keterlibatannya dalam pusaran kekisruhan di tubuh Demokrat, Moeldoko dianggap berpotensi mencemarkan nama Presiden.

Pengamat Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, Ade Armando, turut serta menyarankan agar Moeldoko mundur dari jabatannya sebagai KSP.

Ia menilai, kesediaannya menjadi Ketum Partai Demokrat  versi KLB sulit dilepaskan dari persepsi kedekatannya dengan Joko Widodo.

Ade menganggap, hal tersebut bisa merugikan Presiden.

"Mengingat dia orang dekat Pak Jokowi dan jangan sampai ada tuduhan macam-macam, seperti KLB kemarin atas dasar perintah Pak Jokowi"

"Dan juga membersihkan reputasi Istana dari campur tangan dalam urusan internal Partai Demokrat, maka dia (Moeldoko) harus mundur."

Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deliserdang, Sumatera Utara, Jenderal (Purn) TNI Moeldoko menyampaikan pidato politik pertamanya, Jumat (5/3/2021) malam.
Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deliserdang, Sumatera Utara, Jenderal (Purn) TNI Moeldoko menyampaikan pidato politik pertamanya, Jumat (5/3/2021) malam. (Tangkap Layar Kompas TV)

 

"Saya rasa Pak Moeldoko cukup berbesar hati untuk meninggalkan Posisi KSP," ungkap Ade, dalam tayangan Kompas TV, Senin (8/3/2021).

Selain Ade Armando,  Direktur Charta Politika, Yunarto Wijaya, juga menyarankan agar Moeldoko mundur dari jabatannya sebagai KSP.

Ia menilai, Moeldoko harus sadar, peran pejabat publik sebaiknya tidak rangkap jabatan.

Terlebih, merangkap di dalam kabinet akan terus dikaitkan dengan nama Jokowi.

"Eloknya malah anggota kabinet pun harusnya tidak boleh menjadi pengurus paartai."

"Apalagi seorang kepala KSP yang menunjukkan wajah kepala pemerintahan atau kepala negara," ungkap Yunarto, masih dalam tayangan Kompas TV.

Ia berpendapat, kehadiran Moeldoko sebagai Ketua  Umum Partai Demokrat versi KLB berpotensi menjadi beban bagi Presiden.

"Bisa jadi potensi beban bagi Jokowi yang dikait-kaitkan seakan ada politik istana yang bermain."

"Alangkah baiknya diposisikan secara tegas, entah dengan meminta mundur dan mengganti Moeldoko" jelas Yunarto.

Jokowi Disarankan Segera Copot Moeldoko

Selain dari para pengamat, sejumlah komunitas lain turut serta menuntut agar Presiden mencopot jabatan Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Satu di antaranya seperti Dewan Pimpinan Nasional Komunitas Banteng Asli Nusantara (DPN KOMBATAN

Mereka meminta Presiden Jokowi mencopot Moeldoko dari posisi Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Ketua Umum KOMBATAN, Budi Mulyawan menyebut Pemerintahan Presiden Jokowi berpotensi terseret persoalan Partai Demokrat secara menyeluruh.

Hal itu lantaran Moeldoko masih mengemban jabatan sebagai KSP.

"Pada akhirnya kisruh ini berpotensi menyeret pemerintahan Jokowi i secara keseluruhan

"Yang intinya Pemerintahan Jokowi akan terseret-seret masalah yang sebenarnya bukan perang mereka," kata Budi Mulyawan dalam keterangannya kepada Tribunnews.com,  Minggu (7/3/2021).

"Karena jabatan Moeldoko sebagai Kepala KSP melekat dengan dirinya saat ini," tambahnya.

Budi mengatakan, bila pemerintahan terseret-seret kisruh Partai Demokrat,  tidak menutup kemungkinan ritme kerja akan sangat terganggu.

"Hal itu sudah hampir dapat dipastikan bakal mengganggu kinerja dan ritme Pemerintah dalam mengatasi masalah krusial yang sedang dihadapi saat ini," ujar Budi.

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyampaikan keterangan kepada wartawan di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (5/3/2021). AHY memberikan pernyataan terkait penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dinilai ilegal dan mengecam KLB yang berlangsung di Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara itu karena inkonstitusional serta meminta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk tidak mengesahkan hasil KLB yang telah memutuskan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Tribunnews/Jeprima
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyampaikan keterangan kepada wartawan di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (5/3/2021). AHY memberikan pernyataan terkait penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dinilai ilegal dan mengecam KLB yang berlangsung di Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara itu karena inkonstitusional. (Tribunnews/Jeprima)

Atas dasar itu, KOMBATAN meminta Presiden Jokowi segera mencopot Moeldoko dari posisi Kepala Staf Kepresidenan.

"Dalam rangka memastikan terwujudnya Visi dan Misi Presiden Jokowi, meminta atau merekomendasi kepada Presiden Jokowi untuk Mencopot Jabatan Kepala KSP yang diemban oleh Moeldoko" tegas Budi Mulyawan.

Selain itu, menurut Budi, alasan lain Moeldoko harus dicopot adalah sepak terjang politiknya dinilai menyimpang jauh dari visi dan misi presiden.

Ia berpendapat, aksi Moeldoko mengkudeta AHY dari Partai Demokrat telah merong-rong kewibawaan Presiden Jokowi.

"Kewibawaan Presiden Jokowi sedang dirong-rong. Moeldoko secara sistematis dan masif sedang membangun kekuatan politik pribadinya dalam agenda 2024."

 "Dengan memanfaatkan segenap kewenangan yang dimiliki sebagai Kepala KSP," kata Budi.

 

Gejolak di Partai Demokrat

Desakan agar Moeldoko Mundur dari Istana Semakin Kuat, Dianggap Bawa Pengaruh Buruk bagi Presiden

 
 
 
zoom-in
Desakan agar Moeldoko Mundur dari Istana Semakin Kuat, Dianggap Bawa Pengaruh Buruk bagi Presiden
 
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko memberikan keterangan pers di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/2/2021). Keterangan pers tersebut untuk menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, terkait tudingan kudeta AHY dari kepemimpinan Ketum Demokrat demi kepentingan Pilpres 2024. 

Selain itu, menurut Budi, alasan lain Moeldoko harus dicopot adalah sepak terjang politiknya dinilai menyimpang jauh dari visi dan misi presiden.

Baca juga: Pengamat Sebut Tindakan Moeldoko Bersedia Jadi Ketua Umum Demokrat Sangat Tidak Etis

Ia berpendapat, aksi Moeldoko mengkudeta AHY dari Partai Demokrat telah merong-rong kewibawaan Presiden Jokowi.

"Kewibawaan Presiden Jokowi sedang dirong-rong. Moeldoko secara sistematis dan masif sedang membangun kekuatan politik pribadinya dalam agenda 2024."

"Dengan memanfaatkan segenap kewenangan yang dimiliki sebagai Kepala KSP," kata Budi.

KLB Demokrat Dianggap Bahayakan Presiden Jokowi

Selain KOMBATAN, relawan Jokowi juga turut menanggapi penyelenggaraan KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat (5/3/2021) kemarin.

Ketua Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer atau Noel, mengatakan, gelaran KLB itu merupakan kemunduran demokrasi.

Menurutnya, KLB Partai Demokrat yang mendapuk Kepala Staf Presiden Moeldoko sebagai Ketua Umum tersebut justru membahayakan Presiden Jokowi.

Mereka menilai, pengambilalihan Partai Demokrat tidak beretika politik dan berbahaya untuk Presiden Jokowi dan demokrasi.

"Dengan segala hormat, apa yang dilakukan Moeldoko tidak baik. Ini jelas pastinya bisa mengganggu pikiran Presiden Jokowi," kata Noel saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (7/3/2021).

Noel menegaskan, pengambilalihan Partai Demokrat tersebut telah jelas menyeret pejabat istana.

Sehingga, muncul narasi bahwa untuk pertama kalinya di era reformasi, pejabat Istana terlibat langsung merebut partai politik.

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi (Foto: Sekretariat Presiden)

Padahal, kata Noel, Presiden.Jokowi sama sekali tidak terlibat dalam KLB tersebut.

"Salah kalau disebut Pak  Jokowi disebut intervensi Partai Demokrat karena Pak Jokowi tidak tahu sama sekali," katanya.

Noel meyakini, perebutan Partai Demokrst merupakan konflik internal lama.

Konflik tersebut dipadu dengan adanya syahwat keinginan menuju pasar bebas Pilpres 2024.

"Saat ini, banyak tokoh yang bersiap diri menuju 2024. Salah satunya, mungkin Moeldoko," jelas Noel.

Selain itu, menurut Noel, konflik Partai Demokrat ini akan memunculkan persepsi publik SBY teraniaya oleh elite politik yang berkuasa.

Persepsi tersebut akan menguntungkan Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Pilpres 2024, apabila dimainkan secara piawai.

"Kita lihat saja siapa yang menang dalam pertarungan opini ini. Pastinya ini bakal panjang, menguras energi Moeldoko sendiri," ujarnya.  (ny/Sumber: Tribunnews.com)