SCI soal pembangunan infrastruktur: Perlu paradigma baru untuk efisiensi biaya logistik

BANDUNG (Aksi.id)- Supply Chain Indonesia (SCI) menilai infrastruktur merupakan salah satu pilar penting dalam peningkatan efisiensi logistik nasional.
"Salah satu pemicu biaya logistik yang tinggi adalah masalah penyebaran infrastruktur antar wilayah yang belum merata," kata Chairman SCI Setijadi merespon Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo, Selasa (17/8/2021).
Sebelumnya Presiden mengatakan walaupun sangat berkonsentrasi dalam menangani permasalahan kesehatan, tetapi perhatian terhadap agenda-agenda besar menuju Indonesia Maju tidak berkurang sedikit pun.
Presiden menegaskan penyelesaian pembangunan infrastruktur untuk menurunkan biaya logistik dengan membangun dari pinggiran dan mempersatukan Indonesia, terus diupayakan.
Setijadi menilai membangun dari pinggiran penting untuk meningkatkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah.
Pada tahun 2020, distribusi Produk Domestik Bruto masih didominasi wilayah Jawa (58,75 persen) dan Sumatera (21,36 persen). Empat wilayah lainnya masih harus ditingkatkan kontribusinya, yaitu Kalimantan (7,94 persen), Sulawesi (6,66 persen), Bali-Nusa Tenggara (2,94 persen), dan Papua (2,35 persen).
Peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) memerlukan perubahan paradigma dari ship follow the trade menjadi ship promote the trade. Jika mengikuti paradigma lama, infrastruktur dikembangkan mengikuti pertumbuhan industri dan perdagangan.
Dengan paradigma baru, infrastruktur dibangun untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi di wilayah baru.
Walaupun pada saat ini belum dibutuhkan sepenuhnya, infrastruktur di daerah 3T tapi harus segera direncanakan dan dibangun berdasarkan analisis potensi wilayah.
Setijadi menjelaskan pertumbuhan ekonomi di wilayah baru akan meningkatkan keseimbangan muatan antar wilayah yang berpotensi menurunkan biaya transportasi dan logistik.
Dengan paradigma baru itu, program beberapa kementerian perlu didorong seperti program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Upaya membangun industri baru berbasis kawasan di pulau-pulau terluar itu juga membutuhkan investasi dan peran swasta, termasuk dalam penyediaan transportasi pengangkutan.
Revitalisasi sarana- prasarana pelabuhan perlu untuk meningkatkan penanganan dan kecepatan bongkar-muat, termasuk penambahan fasilitas plugging yang masih terbatas.
Untuk peningkatan ekspor hasil kelautan dan perikanan, diperlukan pengembangan pelabuhan dan bandara sebagai gateway ekspor.
Pembangunan infrastruktur juga perlu untuk mengoptimalkan integrasi program, termasuk antara program SKPT dan Tol Laut dari Kementerian Perhubungan.
Program Tol Laut dapat mendukung penerapan paradigma ship promote the trade dengan mengangkut juga barang modal dan bahan baku untuk industri di wilayah baru, tegas Setijadi. (wilam)
Artikel Terkait :
Artikel Terbaru :
TERPOPULER
- Tindak Tegas Aksi Vandalisme, KAI Commuter Bertindak Cepat Amankan Pelaku Pelemparan
- Jalur Bogor Masih Rekor Penumpang Terbanyak Pengguna CommuterLine
- Dukung Pelestarian Lingkungan, KAI Commuter Tegaskan Komitmen Hadirkan Transportasi Yang Ramah Lingkungan
- KAI Commuter: Tiket Commuter Line Lokal Harus Sesuai Dengan Identitas Diri Penumpang
- Hari Pertama Operasi Patuh Jaya 2025, Unit Lantas Polsek Rawalumbu Fokus Sosialisasi dan Peneguran Humanis
- Polda Metro Jaya Buru DPO Penipuan Data COD Ninja Xpress, Dua Pelaku Sudah Ditangkap
- Pengiriman Hewan Peliharaan KAI Logistik Tembus 74.637 Ekor pada Semester I 2025
- Relawan Prabowo (REPRO) Konsolidasi Total, KLB Digelar untuk Perombakan Kepengurusan Nasional
- Peresmian Gedung Pra Akhyar Usia Dini, Komitmen Akhyar School Wujudkan Pendidikan Islam Bertaraf Global
- Berhasil Temukan Pelempar Commuter Line Relasi Tanah Abang-Rangkasbitung, KAI Commuter Ambil Langkah Tegas, Ingatkan Dampak Luas Perilaku Pelemparan Kereta
