SCI soal pembangunan infrastruktur: Perlu paradigma baru untuk efisiensi biaya logistik

BANDUNG (Aksi.id)- Supply Chain Indonesia (SCI) menilai infrastruktur merupakan salah satu pilar penting dalam peningkatan efisiensi logistik nasional.
"Salah satu pemicu biaya logistik yang tinggi adalah masalah penyebaran infrastruktur antar wilayah yang belum merata," kata Chairman SCI Setijadi merespon Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo, Selasa (17/8/2021).
Sebelumnya Presiden mengatakan walaupun sangat berkonsentrasi dalam menangani permasalahan kesehatan, tetapi perhatian terhadap agenda-agenda besar menuju Indonesia Maju tidak berkurang sedikit pun.
Presiden menegaskan penyelesaian pembangunan infrastruktur untuk menurunkan biaya logistik dengan membangun dari pinggiran dan mempersatukan Indonesia, terus diupayakan.
Setijadi menilai membangun dari pinggiran penting untuk meningkatkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah.
Pada tahun 2020, distribusi Produk Domestik Bruto masih didominasi wilayah Jawa (58,75 persen) dan Sumatera (21,36 persen). Empat wilayah lainnya masih harus ditingkatkan kontribusinya, yaitu Kalimantan (7,94 persen), Sulawesi (6,66 persen), Bali-Nusa Tenggara (2,94 persen), dan Papua (2,35 persen).
Peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) memerlukan perubahan paradigma dari ship follow the trade menjadi ship promote the trade. Jika mengikuti paradigma lama, infrastruktur dikembangkan mengikuti pertumbuhan industri dan perdagangan.
Dengan paradigma baru, infrastruktur dibangun untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi di wilayah baru.
Walaupun pada saat ini belum dibutuhkan sepenuhnya, infrastruktur di daerah 3T tapi harus segera direncanakan dan dibangun berdasarkan analisis potensi wilayah.
Setijadi menjelaskan pertumbuhan ekonomi di wilayah baru akan meningkatkan keseimbangan muatan antar wilayah yang berpotensi menurunkan biaya transportasi dan logistik.
Dengan paradigma baru itu, program beberapa kementerian perlu didorong seperti program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Upaya membangun industri baru berbasis kawasan di pulau-pulau terluar itu juga membutuhkan investasi dan peran swasta, termasuk dalam penyediaan transportasi pengangkutan.
Revitalisasi sarana- prasarana pelabuhan perlu untuk meningkatkan penanganan dan kecepatan bongkar-muat, termasuk penambahan fasilitas plugging yang masih terbatas.
Untuk peningkatan ekspor hasil kelautan dan perikanan, diperlukan pengembangan pelabuhan dan bandara sebagai gateway ekspor.
Pembangunan infrastruktur juga perlu untuk mengoptimalkan integrasi program, termasuk antara program SKPT dan Tol Laut dari Kementerian Perhubungan.
Program Tol Laut dapat mendukung penerapan paradigma ship promote the trade dengan mengangkut juga barang modal dan bahan baku untuk industri di wilayah baru, tegas Setijadi. (wilam)
Artikel Terkait :
Artikel Terbaru :
TERPOPULER
- Ada Buruh Demo, Lalu Lintas Arah Industri MM2100 Dialihkan
- Jasa Raharja Raih Penghargaan Annual Report Award 2022
- Lagi-Lagi, KKP Tangkap Kapal Asing Pencuri Ikan Asal Filipina
- Polda Metro Jaya Gelar Acara Syukuran HUT ke-73 Polairud
- 1 Mobil Ringsek Usai Tabrak Separator Busway di Jalan S Parman
- Ciptakan Rasa Aman Masa Kampanye, Polda Metro Jaya Tingkatkan Patroli Skala Besar
- FKUB Kota Makassar Dukung Ops NCS Polri Wujudkan Pemilu Damai
- Mobil Travel Elf Ringsek Usai Hantam Truk Muatan Batu Bara di Tol Cipularang, 2 Orang Tewas
- Operator Lain Kewalahan, DAMRI Tetap Eksis Melayani Angkutan Lintas Batas Negara
- Seram, Truk Tangki Pertamina Tabrak Warung Pinggir Jalan di Pandeglang
