SCI soal pembangunan infrastruktur: Perlu paradigma baru untuk efisiensi biaya logistik

BANDUNG (Aksi.id)- Supply Chain Indonesia (SCI) menilai infrastruktur merupakan salah satu pilar penting dalam peningkatan efisiensi logistik nasional.
"Salah satu pemicu biaya logistik yang tinggi adalah masalah penyebaran infrastruktur antar wilayah yang belum merata," kata Chairman SCI Setijadi merespon Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo, Selasa (17/8/2021).
Sebelumnya Presiden mengatakan walaupun sangat berkonsentrasi dalam menangani permasalahan kesehatan, tetapi perhatian terhadap agenda-agenda besar menuju Indonesia Maju tidak berkurang sedikit pun.
Presiden menegaskan penyelesaian pembangunan infrastruktur untuk menurunkan biaya logistik dengan membangun dari pinggiran dan mempersatukan Indonesia, terus diupayakan.
Setijadi menilai membangun dari pinggiran penting untuk meningkatkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah.
Pada tahun 2020, distribusi Produk Domestik Bruto masih didominasi wilayah Jawa (58,75 persen) dan Sumatera (21,36 persen). Empat wilayah lainnya masih harus ditingkatkan kontribusinya, yaitu Kalimantan (7,94 persen), Sulawesi (6,66 persen), Bali-Nusa Tenggara (2,94 persen), dan Papua (2,35 persen).
Peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) memerlukan perubahan paradigma dari ship follow the trade menjadi ship promote the trade. Jika mengikuti paradigma lama, infrastruktur dikembangkan mengikuti pertumbuhan industri dan perdagangan.
Dengan paradigma baru, infrastruktur dibangun untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi di wilayah baru.
Walaupun pada saat ini belum dibutuhkan sepenuhnya, infrastruktur di daerah 3T tapi harus segera direncanakan dan dibangun berdasarkan analisis potensi wilayah.
Setijadi menjelaskan pertumbuhan ekonomi di wilayah baru akan meningkatkan keseimbangan muatan antar wilayah yang berpotensi menurunkan biaya transportasi dan logistik.
Dengan paradigma baru itu, program beberapa kementerian perlu didorong seperti program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Upaya membangun industri baru berbasis kawasan di pulau-pulau terluar itu juga membutuhkan investasi dan peran swasta, termasuk dalam penyediaan transportasi pengangkutan.
Revitalisasi sarana- prasarana pelabuhan perlu untuk meningkatkan penanganan dan kecepatan bongkar-muat, termasuk penambahan fasilitas plugging yang masih terbatas.
Untuk peningkatan ekspor hasil kelautan dan perikanan, diperlukan pengembangan pelabuhan dan bandara sebagai gateway ekspor.
Pembangunan infrastruktur juga perlu untuk mengoptimalkan integrasi program, termasuk antara program SKPT dan Tol Laut dari Kementerian Perhubungan.
Program Tol Laut dapat mendukung penerapan paradigma ship promote the trade dengan mengangkut juga barang modal dan bahan baku untuk industri di wilayah baru, tegas Setijadi. (wilam)
Artikel Terkait :
Artikel Terbaru :
TERPOPULER
- Dukung Integrasi Pembayaran, KMT Kini Dapat Digunakan untuk Angkutan Perkotaan di Depok dan Cikarang
- AirNav Indonesia dan BSSN Perkuat Keamanan Sistem Navigasi Udara Lewat Kolaborasi Strategis
- Polsek Kepulauan Seribu Utara Gelar Patroli Malam Perintis Presisi, Sasar Kenakalan Remaja, Narkoba, Miras hingga Premanisme
- KAI Services Berbagi Kebahagiaan dengan para Pekerja di HUT ke 22 Tahun
- Hijaukan Pesisir Timur Jawa, KAI Logistik Tanam 2.000 Mangrove
- Wujudkan Pertumbuhan Inklusif, KAI Logistik Dorong Ekonomi Kerakyatan dalam Ekosistem Logistik
- Polsek Kepulauan Seribu Utara Amankan Kunjungan Gubernur DKI Jakarta ke Pulau Kelapa, Tanam Mangrove hingga Serahkan Bibit Ikan
- Pembinaan Rohani Dan Mental, Tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Priok
- KAI Services Bahas Kolaborasi Strategis Penguatan Layanan dengan Dinas Kebudayaan Yogyakarta
- Polda Metro Jaya evakuasi 254 Warga Kebon Pala yang mengalami musibah Banjir
