JAKARTA (Aksi.id) - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan usulan ketua umum mereka, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin agar gubernur tak lagi dipilih secara langsung oleh masyarakat masuk akal.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, pemilihan gubernur atau pilgub selama ini justru menimbulkan banyak kontroversi dan menghabiskan banyak biaya.

"Pilgub itu kan memakan waktu, tenaga yang besar. (Dibuat) simple aja, gubernur bisa dipilih presiden atau DPRD," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (5/2).

Menurutnya, untuk penyelenggaraan pilgub di satu provinsi saja bisa menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Biaya itu mulai dari pengadaan alat peraga kampanye hingga biaya pengamanan kotak suara.

Sementara, kata dia, tugas gubernur juga tidak terlalu banyak, karena sebatas perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, dia menilai bahwa saat ini usulan agar gubernur ditunjuk presiden atau DPRD merupakan usulan yang baik.

"Mestinya bisa ditunjuk presiden, DPRD. Beres itu. Enggak akan ada masalah. Hemat biaya, dan kalau biayanya untuk rakyat saya pikir itu lebih bagus," tutur dia.

Jazilul kemudian menyinggung pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2017. Pilkada saat itu cukup panas, karena tak sedikit pihak yang menggunakan politik identitas selama kampanye hingga akhinya masyarakat terpolarisasi.

Menurut dia usulan gubernur tak lagi dipilih masyarakat bisa mengantisipasi hal-hal tersebut. "Faktanya di DKI malah terjadi waktu itu semacam pro kontra. Itu kan efek dari pilgub. Ada politik identitas, orang enggak boleh disolatin jenazahnya," ujar dia.

"Itu kan awalnya dari (pemilihan) gubernur. Oleh sebab itu, menurut saya gubernur kan tugasnya hanya koordinatif, tentukan saja oleh pusat," ungkap dia.

Sebelumnya, Cak Imin menyatakan kewenangan gubernur terbatas. Karena itu, ia mengusulkan agar gubernur tak perlu dipilih secara langsung.

"Saya setuju harus dikaji secara mendalam bahwa jabatana gubernur dengan pilkada langsung sangat tidak efektif. Karena kewenangannya dan programnya tidak sebanding dengan lelahnya pelaksanaan pilkada secara langsung," ujar Cak Imin.

Sementara itu, peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati menilai usulan tersebut seperti mengembalikan Indonesia ke masa Orde Baru. Dia menilai hal ini kepentingan pragmatis parpol semata.

"Tentu kita akan mengulangi era Orde Baru, di mana gubernur sebagai kepala daerah tingkat I atau kepala wilayah adah wakil pusat di daerah," kata Wasis. (ds/sumber CCNIndonesia.com)